News Bolaang Uki – Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota bersama lintas sektor tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Hotel Aryaduta Manado pada Selasa (7/10/2025).
Rakorev ini dihadiri langsung oleh Victor Mailangkay selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pj. Sekprov Sulut Tahlis Gallang, jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, serta unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota.
Fokus Evaluasi dan Penguatan Koordinasi
Kegiatan Rakorev TKPKD ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan, memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan, serta menyelaraskan kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, forum ini juga dimaksudkan untuk mempererat koordinasi lintas sektor dalam upaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menyampaikan pentingnya konsolidasi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
“Rapat ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan agar program pengentasan kemiskinan dapat lebih terarah dan tepat sasaran,” ujar Victor Mailangkay.
Ia juga menekankan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemprov Sulut, kata Victor, telah menjadikan agenda pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan, sejalan dengan visi “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Bolsel Tunjukkan Penurunan Angka Kemiskinan
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid memaparkan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa program intervensi terpadu dari pemerintah daerah, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan layanan dasar, mulai menunjukkan hasil nyata.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,33%. Angka tersebut berhasil turun 0,81% pada tahun 2025 menjadi 10,52%. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat.
“Capaian ini merupakan bukti bahwa kerja sama lintas sektor, program bantuan tepat sasaran, serta pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan,” ujar Deddy Abdul Hamid.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Bolsel akan terus memperkuat program-program prioritas seperti pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Arah Kebijakan ke Depan
Forum Rakorev ini diakhiri dengan penyampaian rekomendasi dan strategi tindak lanjut dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi menegaskan pentingnya pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta percepatan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan dapat turun signifikan dalam dua tahun ke depan.
Dengan pencapaian positif ini, Kabupaten Bolsel diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam program pengentasan kemiskinan di wilayah Sulawesi Utara. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil.