Gubernur Sulut Pimpin Rakor Optimalisasi APBD 2025 dan Persiapan APBD 2026
News Bolaang Uki – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Anggaran APBD 2025 dan Persiapan APBD 2026, yang berlangsung di kantor Gubernur, Selasa (30/9/2025). Rakor tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Victor J. Mailangkay, Ketua DPRD Sulut, Pj. Sekprov Tahlis Gallang SIP MM, para Bupati dan Wali Kota se-Sulut, anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari seluruh wilayah provinsi.
Rakor ini menjadi ajang penting untuk meninjau realisasi anggaran APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2025, sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis dalam penyusunan APBD 2026 yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Laporan Kegiatan dan Evaluasi Realisasi APBD 2025
Dalam paparannya, Pj. Sekprov Tahlis Gallang menyampaikan bahwa realisasi anggaran APBD 2025 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih berada dalam kondisi baik. Ia menekankan pentingnya percepatan dan optimalisasi belanja anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan, agar program pembangunan dapat berjalan lancar.
“Penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting agar tercipta sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penyusunan APBD 2026 juga harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan urusan wajib, demi memenuhi standar pelayanan publik yang prima,” ujar Tahlis.
Sekprov juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi antar-tim anggaran daerah, agar setiap rupiah APBD digunakan secara efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Arahan Gubernur Yulius Selvanus
Gubernur Yulius Selvanus dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh daerah harus mulai menyiapkan APBD 2026 dengan pendekatan yang lebih strategis dan transparan. Ia menekankan keterlibatan Ketua DPRD kabupaten/kota dalam rakor ini sebagai langkah untuk memastikan dukungan legislatif terhadap program pemerintah daerah.
“Rapat ini penting agar eksekutif dan legislatif memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program pembangunan. Kita harus berhati-hati dalam mengelola anggaran, terlebih di tengah adanya pengurangan alokasi dari pemerintah pusat. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui penggunaan APBD secara jelas dan akuntabel,” tegas Gubernur Yulius.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah diharapkan lebih selektif dalam penganggaran, memprioritaskan urusan wajib dan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Gubernur juga mendorong inovasi penggunaan anggaran, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah dan pelayanan publik.
Sinergi Eksekutif-Legislatif dan Optimalisasi Pembangunan
Rakor ini juga menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang realistis, efektif, dan tepat sasaran. Para Bupati dan Wali Kota diberi kesempatan menyampaikan tantangan dan prioritas pembangunan masing-masing daerah, sehingga perencanaan APBD 2026 bisa lebih terintegrasi dan responsif.
Dengan rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulut berharap APBD 2026 dapat disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga pembangunan daerah berjalan optimal, pelayanan publik meningkat, dan kesejahteraan masyarakat terus terjaga.
